DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG

GAMBARAN UMUM
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
Sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah seperti yang telah ditetapkan dalam :

  • Peraturan Bupati karawang Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ,
  • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Sekretariat, 4 Bidang dan 1 UPTD Balai Latihan Kerja.
Jumlah pegawai terdiri 60 PNS, dan 53 TKK.


ALAMAT :
Jl. Surotokunto Km.6 Warung Bambu Karawang Timur Kabupaten Karawang Kode Pos  41371

DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas,  Fungsi dan  Tata Kerja , Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

TUGAS POKOK
Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah.

FUNGSI

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan  di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

TUGAS :

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Menetapkan kebijakan teknis operasional dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah.
3. Menetapkan rencana dan  program kerja dinas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi bina pelatihan dan penempatan tenaga kerja, bina hubungan  industrial dan persyaratan kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta transmigrasi.
5. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dinas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati.
9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.